Rincian UMP Maluku Tengah Tahun 2000-2021
Gaji UMR/UMP Tuban Terbaru
Diskusi mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membuat bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Kalau ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan hal yang demikian, ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang seharusnya ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sedangkan keduanya sama-sama dilaksanakan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki rentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak menurut instruksi dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan menetapkan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan ditunjukkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Apabila dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran sekiranya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Apabila berkeinginan mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan menurut Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan menetapkan banyak hal.
Tetapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Referensi hal yang demikian dibuat dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian skor penting tentang ketentuan gaji UMR INDONESIA yang seharusnya Anda kenal, merupakan seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang terus disuarakan oleh para buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional yaitu penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punya besaran tertentu buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.
Tentang hal pemastian UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada beberapa ragam perihal serta fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berbicara perihal penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh atau aktor usaha, tentu saja Anda mesti mendalaminya. Berikut ada pemahaman dan penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR ialah standar paling rendah yang dipakai oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin agar para pekerja mendapat gaji sebagai pendapatan yang layak.
Mengacu pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan jika UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.
Berdasar pada pemahaman itu dapat diambil rumusan, kalau UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau dasar dalam pemastian besaran penghasilan, tapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota usai disahkan oleh gubernur.
Komponen UMK dapat terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.
Setelah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup satu wilayah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada kawasan yang bersaungkutan.
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja membatasi sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai layak dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para energi kerja, sehingga bisa mendapatkan upah yang layak. Tentunya hal itu layak dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, segala bentuk tunjangan tak tetap bukan termasuk bagian standar upah minimum. Formatnya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik secara lantas maupun tak untuk diberi kepada pekerja dan keluarganya. Mencakup juga bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang telah tak diaplikasikan lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan demikian itu, standar upah regional yang ditentukan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa regulasi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala upah layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR merupakan standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin acuan hal yang demikian menurut kebutuhan hidup layak.
Hukuman, sekiranya terdapat perusahaan yang tak sanggup membayar upah kepada pekerja diselesaikan UMR atau UMK bisa mengerjakan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya telah dikontrol dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, sedangkan faktanya instansi hal yang demikian sanggup memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan regulasi ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk kepada regulasi.
8. Langkah Terhadap Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tak dibayarkan layak ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan kekerabatan industrial.
Ketentuan regulasi hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melalui sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan negosiasi bipartit sekiranya selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Formatnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi kepada pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara sederhananya, upah yang diberi pada usaha mikro dan kecil ditentukan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan demikian itu, besaran nominalnya mencakup skor rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari bermacam sisi sampai ketentuan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga isu ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment