Mengalami kenaikan inilah Rincian UMP Makassar Tahun 2000-2021

Mengalami kenaikan inilah Rincian UMP Makassar Tahun 2000-2021

1. Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa dimaksudkan sebagai standar pendapatan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Mengalami kenaikan inilah Rincian UMP Makassar Tahun 2000-2021 seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Rentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, dibuktikan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang mesti ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, padahal keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan perintah dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dihasilkan dengan menetapkan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup pantas, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibuktikan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat dapat jadi standar minimum upahnya berbeda.
Sekiranya diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena unsur yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran kalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Sekiranya berkeinginan mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Sesuai (KHL) dengan menetapkan banyak hal.
Tapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar bayaran minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut dihasilkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa skor penting tentang ketentuan gaji UMR INDONESIA yang mesti Anda ketahui, yaitu seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan upah dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap digalakkan oleh para buruh, terutama dalam hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA mempunyai besaran spesifik buat upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beberapa jenis unsur serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berdiskusi berkaitan upah atau standard gaji minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh ataupun eksekutor usaha, pastinya Anda mesti mendalaminya. Berikut di bawah ini ada pengertian dan penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para pekerja mendapat penghasilan sebagai penghasilan yang pantas.

Berpedoman pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas kalau UMR atau Penghasilan Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.

Berdasar pada pengertian itu dapat diambil simpulan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau alasan dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota usai disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu daerah Kota dan Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan itu.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur metode yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai pantas dengan tingkat keperluan pantas hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga dapat mendapatkan bayaran yang pantas. Tentunya hal itu pantas dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan konsisten. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, segala wujud tunjangan tak konsisten bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Bentuknya ini pantas dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini yaitu pembayaran baik secara segera ataupun tak untuk dikasih terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Sedangkan ini istilah UMR memang telah tak diaplikasikan lagi, hal itu pantas Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan semacam itu, standar bayaran regional yang ditetapkan oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa regulasi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran pantas skala bayaran pantas kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yaitu standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa unsur dan lazimnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Kepada Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang pantas pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin rujukan tersebut berdasarkan keperluan hidup pantas.
Sanksi, kalau terdapat perusahaan yang tak cakap membayar bayaran terhadap pekerja dipecahkan UMR atau UMK dapat mengerjakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya telah dikontrol dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, padahal faktanya instansi tersebut cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, pantas UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan regulasi ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk terhadap regulasi.
8. Langkah Kepada Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus bayaran yang tak dibayarkan pantas ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik kekerabatan industrial. 
Ketentuan regulasi tersebut dalam upaya ini nantinya akan melewati beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan perundingan bipartit kalau selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian bayaran. Bentuknya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih terhadap pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, bayaran yang dikasih pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan semacam itu, besaran nominalnya meliputi skor rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari bermacam sisi sampai ketentuan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga isu ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,